Amanasari, Ojol Asal Depok: Menyampaikan Pendapat Boleh, Keamanan dan Fasilitas Umum Tetap Dijaga
JAKARTA — Pengemudi ojek online (ojol) asal Depok, Amanasari, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026. Ia mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan fasilitas umum selama kegiatan berlangsung.
Amanasari mengatakan, penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat yang dapat dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, menurutnya, hak tersebut perlu disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya.
“Saya sangat mendukung dan menyupport. Tapi demi keamanan, tetap menjaga keamanan dan menjaga fasilitas umum. Untuk teman-teman semua, demo boleh, unjuk rasa boleh, tapi tetap menjaga keamanan dan fasilitas umum,” ujar Amanasari.
Ia mengajak para peserta kegiatan untuk bersama-sama menjaga keamanan sebagai bentuk kepedulian terhadap Indonesia. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan membuat aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan lebih baik.
“Mari tetap menjaga keamanan untuk Indonesia,” katanya.
Amanasari juga menyampaikan apresiasinya kepada aparat keamanan yang melakukan pengawalan selama kegiatan penyampaian pendapat. Ia berharap pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan TNI dapat membantu kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.
“Saya pribadi sangat mendukung Polri untuk tetap mengawal demi keamanan kegiatan unjuk rasa ini. Terima kasih untuk Polri dan para TNI. Terus semangat mengawal agar kegiatan unjuk rasa ini berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Ia berharap seluruh peserta kegiatan dapat mengedepankan sikap tertib dan menjaga fasilitas umum yang digunakan bersama. Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh masyarakat yang turut berada di lokasi kegiatan.
Amanasari menegaskan bahwa aspirasi tetap dapat disampaikan secara terbuka, namun pelaksanaannya diharapkan berlangsung dengan aman, damai, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
